Ia menjadi satu-satunya wanita di tengah kaum adam yang mendominasi direksi PT Bumi Mineral Resources (BMRS). Namun, sifat yang humble dan murah senyum, membuatnya menjadi incaran pencari berita.

Sosok bernama lengkap Yuanita Rohali ini terlihat begitu mencolok karena menjadi satu-satunya kaum hawa yang duduk di atas mimbar pada Due Diligence Meeting & Expose Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) PT Bumi Mineral Resources (BMRS), Senin (8/11), Jakarta.

Dengan tutur katanya yang lembut dan penuh ketegasan, ia pun sabar meladeni pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan padanya seputar IPO BMRS. Alumni SMA 78 Kemanggisan ini memang menjadi salah satu tokoh kunci di balik berdirinya perusahaan milik Grup Bakrie yang bergerak di industri mineral tersebut.

Di sini, ia dipercaya menjadi Direktur Keuangan (CFO) pada perusahaan yang sebentar lagi akan listing dengan harga perdana di level Rp625-635 per lembar saham. Tugas berat dan melelahkan sudah tentu akan dihadapinya mengingat tanggung jawabnya yang besar dalam perusahaan.

"Dalam waktu dekat, saya dan tim akan roadshow ke beberapa negara di Asia dan Eropa selama IPO BMRS, semoga dana yang diperoleh sesuai dengan target yang telah kami tetapkan," terangnya.

Karir cemerlangnya saat ini di bidang keuangan, bukanlah cita-citanya. Karena, sedari kecil, Nita biasa ia dipanggil, ingin menjadi dokter. Namun kegagalannya diterima di jurusan kedokteran dan PMDK (Penelusuran Minat dan Kemampuan) ITB, membuat Nita banting setir mengambil jurusan Ilmu Komputer di Universitas Indonesia (UI).

Berkat didikan disiplin kedua orang tuanya yang sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya, Nita berhasil meraih predikat lulusan terbaik kedua pada 1991. Ia pun menjajaki karir pertamanya di PT Gajah Tunggal, sebagai salah satu karyawan di bagian IT.

Namun, bekal pendidikan sarjana tampaknya tidak cukup. Setelah 9 bulan bekerja, Nita melanjutkan S2 Manajemen Internasional, Universitas Indonesia. Keinginannya untuk melanjutkan studi ke luar negeri terpaksa harus dipendam karena faktor biaya.

Tapi, tak lama setelah ia merampungkan gelar master pada September 1992, keinginannya untuk melanjutkan S2 di luar negeri menjadi kenyataan. Nita berhasil meraih beasiswa ke Australia dari sebuah Institusi.

Ia pun menyeberang ke negeri kangguru hingga pada Desember 1994 menyabet gelar Master of Commerce in Advance Finance dari University of South Wales, Sidney, Australia.

Karirnya pun dijajaki lagi. Berbekal pendidikan di bidang keuangan, Nita menjajal di Bank Credit Lyonnais Indonesia sebagai corporate banking officer. Namun, cobaan menghampirinya. Nita pada Maret 2002 harus berhenti bekerja, setelah banknya terpaksa harus ditutup oleh kantor pusat di luar negeri.

Nasib baik pun menghampirinya. Nita mendapatkan tawaran dari salah seorang teman semasa sekolahnya untuk bergabung di grup Bakrie. Tertarik dengan tawaran tersebut, Nita pun langsung menerimanya dan mulai kembali merintis karir.

Semangat dan kerja kerasnya pun berbuah manis. Karir ibu tiga anak ini semakin menanjak, dengan dipercayanya ia sebagai Direktur Keuangan PT Bakrie and Brothers sejak Juni 2004. Ia pun juga menangani beberapa anak perusahaan milik salah satu orang terkaya di Indonesia tersebut. (inc)

Sumber

Rabu, 06 Okt 2010 10:56 WIB
MedanBisnis - Jakarta . Pencatatan saham perdana (Initial Public Offering/IPO) anak usaha anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Bumi Resources Mineral (BRM), diperkirakan tetap terlaksana pada Desember 2010, setelah sebelumnya sempat terhambat karena belum berproduksi.

Jakarta - Tertundanya sejumlah penerbangan Garuda Indonesia tentu sangat disayangkan oleh banyak pihak. Pihak Garuda memang sudah meminta maaf, namun sepertinya rasa kecewa penumpang masih sulit terlupa. Tapi bagaimana jika hal ini dilihat dari kacamata TI?

Menurut Abimanyu 'Abah' Wachjoewidajat, seorang pengamat TI, alasan pihak Garuda di mata umum terlihat masuk akal bahwa itu terjadi karena adanya migrasi dari sistem lama yang terpisah antara pergerakan pesawat, jadwal penerbangan dan pergerakan kru kabin menjadi satu kesatuan.

"Dalam bidang ICT adalah suatu hal yang normal bahwa saat melakukan suatu transisi dari sistem lama ke sistem yang baru lalu terjadi hal yang disebut down curve  (penurunan kinerja karena transisi tersebut)," kata Abah kepada detikINET, Senin (22/11/2010).

Hanya saja, lanjutnya, bila itu dilakukan pada perusahaan biasa atau menengah dan bukan pelayanan publik mungkin wajar saja. Tetapi untuk perusahaan enterprise -- apalagi ini terjadi pada flag carrier bagi Indonesia -- tentu ini akan lain soal.

Abah menambahkan, untuk melakukan transisi tersebut biasanya yang harus dimatangkan adalah hal-hal berikut:

1. Change Management. Yaitu pengelolaan tahap perubahan termasuk di dalamnya semua plan (Plan A, B, C etc), penetapan point of no return, fallback plan, failure handling dan lainnya.

2. Transition Process. Menggabungkan 3 hal menjadi satu sekaligus adalah hal yang sangat berisiko seyogyanya hal yang umum dilakukan adalah melakukan transisi secara gradual (bertahap). Misalnya melakukan 2 modul dulu, setelah hasilnya mulus baru digabungkan dengan modul satunya lagi.

"Mengenai modul mana yang digabung terlebih dahulu sebaiknya dipilih tergantung dari factor risiko, urgency, systems barrier, needs, goals, complexity, cost, process dependancy dan sebagainya," tukas Abah.

3. Parallel Run. Yaitu suatu langkah dimana sambil transisi dilakukan sistem lama tetap berjalan dan digunakan, lalu setelah sistem yang baru siap segera dilakukan peralihan ke sistem baru namun sistem lama tetap berjalan sebagai langkah antisipatif dan backup bila ternyata ada kendala setelah migrasi (post migration failure).  Bila sistem baru telah benar-benar lancar baru sistem lama dimatikan karena sudah tergantikan.

4. Periods Selection. Bila perubahaan ini dilakukan sekarang seharusnya berarti memang saat ini adalah periode yang paling sepi (off peak) karena pada off peak season risiko bisa ditekan seminimal mungkin, bila tidak maka perencanaan ini sudah termasuk gagal dan terlalu berani ambil risiko.

Selain itu sewajarnya perubahan sistem tersebut dilakukan pada larut malam hari atau masa yang paling sedikit imbasnya kepada pelayanan publik, bukan siang hari seperti ini.

5. Trial Test. Yaitu simulasi untuk latihan melakukan perubahan sehingga semua pihak benar-benar siap dan paham apa tugasnya.

6. Coordination. Berkodinasi dengan semua pihak terkait termasuk pihak ketiga yang mungkin akan terkena imbasnya sehingga bisa bersiap diri.

Sebelumnya, akibat pembatalan sejumlah penerbangan kemarin, Garuda secara resmi telah meminta maaf atas ketidaknyamanan itu. Pihak Garuda juga membenarkan, kacaunya jadwal penerbangan tersebut dikarenakan maskapai milik pemerintah tersebut saat ini sedang menerapkan sistem baru.

"Selama ini kita punya 3 sistem yang memonitor pergerakan pesawat, ada sistem yang memonitor pergerakan para awak kabin, ada juga sistem yang memonitor jadwal penerbangan. Sistem ini masing-masing berdiri sendiri," kata VP Corporate Secretary Garuda Indonesia Pujobroto.

Dari 3 sistem monitor yang awalnya dipisahkan, kini Garuda sedang menjajal penggabungan 3 sistem tersebut atau yang dikenal dengan istilah Integrated Operational Control System (IOCS). "Jadi sistem yang awalnya sendiri-sendiri kemudian diintegrasikan menjadi satu," imbuhnya.

Namun demikian, meskipun sistem telah disiapkan dengan matang dan tentunya telah dilakukan beberapa kali uji coba, namun saat diterapkan sistem tersebut masih meleset dari harapan. ( ash / fyk )
Ardhi Suryadhi - detikinet

Jakarta (ANTARA News) - Taiwan has donated US$300 thousand in funds to finance reconstruction efforts in disaster-hit regions in Indonesia.

The funds, along with 1,000 blankets, 7,000 clothes, 25,255 pairs of shoes, and 10,000 pairs of footwear will be distributed among victims of natural disasters in stages, the Taipei Economic and Trade Office (TETO) said in a press release on Monday.

The donation will be channeled through the Indonesian natural disaster mitigation board, the office said.

TETO, along with Taiwanese companies operating in Indonesia is planning the next phase of relief aid for the victims of natural disasters, it said.

The Indonesian government said early this month it would draw up blueprints for the reconstruction of the disaster-hit regions of Wasior, Mount Merapi and Mentawai islands.

"We anticipate that funding for the reconstruction of the areas hit by natural disasters will come from various sources, both internal and from foreign assistance," Coordinating Minister for People`s Welfare Agung Laksono said.

Wasior in West Papua province was devastated by a flash flood that killed more than 160 people on Oct 4.

On Oct 25, a tsunami triggered by a magnitude-7.7 undersea earthquake engulfed the Mentawai islands off the coast of West Sumatra, killing at least 430 people and leaving some 15,000 people displaced.

Mount Merapi, located on the borders between Central Java and Yogyakarta provinces, erupted at least five times since Oct 26, spewing hot clouds 1.5 km into the air and sending lava down its many slopes. The lives of at least 168 people were lost, and the homes of about 70,000 others were destroyed. (*)

http://www.antaranews.com/en/news/12898356.......

JAKARTA, Indonesia — In a much-anticipated speech focusing on development, democracy and religion, President Obama sought on Wednesday to strengthen America’s ties with Indonesia, a rising Asian power with the world’s largest Muslim population. But his intended audience was also elsewhere in the Muslim world, especially in the Middle East, where he began talking last year of a fresh start between the West and the Islamic world.

Muslim leaders here praised Mr. Obama’s knowledgeable and warm approach to Indonesia but expressed doubts that his speech would resonate in the wider Muslim world. Too few concrete changes in American foreign policy, they said, had followed previous speeches in Egypt and Turkey.

“President Obama didn’t offer any new major points,” said Azyumardi Azra, a prominent Muslim thinker and the director of the graduate school at Syarif Hidayatullah State Islamic University. “There is no breakthrough, for example, to accelerate a peaceful resolution to the conflict between Israel and Palestine.”

“Many people had been expecting that he would address one of the stumbling blocs to the peace process, like Israel’s construction of new housing,” Mr. Azra added.

Mixing the personal, political and religious, Mr. Obama spoke of Indonesia’s history of religious tolerance and its commitment to democracy and diversity before a receptive audience of 6,500 mostly young people at the University of Indonesia. In a 30-minute speech, the president underscored the shared values between the United States and Indonesia, which is known for its tradition of moderate Islam.

Mr. Obama spoke about hearing the “call to prayer across Jakarta,” where he lived for four years as a boy. He referred several times to his Indonesian stepfather, Lolo Soeotoro, who, he said, “was raised a Muslim” but “firmly believed that all religions were worthy of respect.”

“I thought the speech was very good because it showed that Obama knows about the people of Indonesia, our cultures and traditions, and mentioned what we have in common,” said Slamet Effendi Yusuf, a deputy chairman of Nahdlatul Ulama, one of Indonesia’s largest Islamic organizations. “He was arguing against the people who say that there is something incompatible between Islamic and Christian civilizations.”

Although 90 percent of Indonesia’s nearly 240 million citizens are Muslim, the country’s constitution recognizes the world’s major religions, and for decades political Islam had little role in this country. But in the past two decades, as Indonesians have become increasingly religious, events in the Middle East and other Muslim regions have gained more traction here.

Mr. Obama talked about the “issues that have caused tensions for many years,” mentioning the wars in Afghanistan and Iraq, and the conflict between Israel and Palestine. He said that the United States had made “some progress” in those areas since Mr. Obama gave his first speech on the United States and Islam 17 months in Cairo.

But Din Syamsuddin, the head of Muhammadiyah, one of Indonesia’s biggest Islamic organizations, said the president offered nothing fresh here.

“His speech in Cairo raised a lot of hopes, but his speech today was repetitive and redundant,” Mr. Din said.

Anis Matta, the secretary general of the Prosperous Justice Party, which is Indonesia’s biggest Islamist political party, said Mr. Obama’s outreach to Muslims here and elsewhere would be influenced by a single issue.

“What will Obama do in resolving the Israeli-Palestinian conflict?” Mr. Matta said. “If we don’t see any progress, what he says is just a speech.”

Some experts said Mr. Obama’s premise of reaching out to the wider Muslim world by showing that the United States and Indonesia share values was flawed. Despite the big population of Muslims here, Indonesia’s influence has never extended beyond Southeast Asia.

“Of course, Indonesia does have a seat in the Muslim world, but to what extent it can influence political processes in the Muslim world’s heartland is a big question,” said Rizal Sukma, executive director of the Center for Strategic and International Studies, a leading think tank here. “Basically, we are not perceived as sitting at the main table in the Muslim world.”

Becoming the United States’ model Muslim democracy also made some Indonesians uneasy.

“The U.S. is trying to use Indonesia as an arena from where it could rebuild its relations with the Muslim world, but that’s dangerous,” said Bantarto Bandoro, a political scientist at the University of Indonesia. “Indonesia might be seen as being co-opted by the United States.”

In his speech, Mr. Obama won fans with stories about growing up in a Jakarta that existed before most of the audience members were born. “Indonesia is a part of me,” he said, doubling the effect by delivering the line in Indonesian.

Harish Muhammad, 18, a computer science major, said he had always believed that the United States was “anti-Islam” but that Mr. Obama had made him rethink his assumptions.

Others remained skeptical, however.

“Obama talked about how Indonesia is part of him,” said Agustina Retnaningsih, 37, a graduate student in pharmacology. “But it makes me wonder: Which part? Where do you put Indonesia and Islam in you and your policy?’


By Norimitsu Onishi
The New York Times

 By Fardah

Jakarta (ANTARA News) - Prayers to observe the 1000 days of the demise of former President Soeharto will be organized in five different places on October 22, 2010.

By accident, Soeharto has been frequently mentioned in the media following a proposal on rewarding the national hero status to ten people including Soeharto.

Since his death on January 27, 2008, there have been rarely any news proposing him to receive national hero tittle, as the nation is quite divided in seeing Soeharto.

Some look at him a hero, as no doubt he had fought for the nation during the colonialism era, and he had been successful in developing the country during his about 30-year administration. But some others accuse him as a corrupter, or at least putting blind eyes on corruption cases involving his relatives, especially his children.

Responding to controversy on the Seoharto nomination, Social Affairs Minister Salim Segaf Al-Jufri said proposals to award the national hero title to certain people had not come from the government but from the people.

"The proposals do not come from the government but from the grass roots. Every citizen has the right to propose somebody for official recognition as a national hero," the minister said here Monday.

He said his ministry had already selected 10 names from among many more proposed by the people for recognition as national hero, and submitted them to the Council of Titles, Decorations and Orders of Merit.

The ten names are Ali Sadikin (former Jakarta Governor, from West Java), Habib Sayid Al Jufrie (from Central Sulawesi), HM Soeharto (former president, from Central Java), Abdurrahman Wahid (from East Java), Andi Depu (from West Sulawesi), Johanes Leimena (from Maluku), Abraham Dimara (from Papua), Andi Makkasau (from South Sulawesi), Pakubuwono X (from Central Java), and Sanusi (from West Java).

On the controversy regarding Soeharto, the minister said in the present democratic era, it was normal for people to have different opinions about something.

To be considered for the national hero title, the person nominated by anybody must meet certain criteria set forth in Law No. 20/2009 on the awarding of special distinctions by the state.

Among the criteria were that he or she is an Indonesian national, has struggled against colonialism, or for education and political purposes in the territory now called Indonesia. Besides, they must also be morally untainted and never have been jailed, and to have always fought in the interest of the Indonesian Republic.

Another requirement was they must be proposed by the people, districts, and governors. At gubernatorial level, there was a team called regional title study and research.

The proposed persons must first be studied, researched and seen whether they have met the requirements. Then seminars should be organized about them, and later their names should be submitted to the social affairs ministry.

After being discussed for about four months, the selected ones will be submitted to the Council of Titles, Decorations and Order of Merit chaired by the coordinating minister for political, legal and security affairs.

"It`s quite a long process, not one or two days, and it has to start from the bottom level, so let us just wait for the results," the minister said.

Cabinet Secretary Dipo Alam also confirmed that the former president was proposed by the people, not by the government, to be given a national hero title.

The Team will later present its verification results to President Susilo Bambang Yudhoyono . "Later, it is the President who will decide who deserve the national hero titles," Dipo Alam said.

The National Alliance of Patriotic Volunteer Soehartoist for the Republic of Indonesia Development (ASPPPRI) has expressed its support for naming Soeharto as a national hero.

"We support the effort to name the late Great General HM Soeharto as as national hero, for his contributions as `The Father of Indonesian Development` who has been acknowledged by the history and the people," ASPPPRI Coordinator Jantje Worotitjan said here recently.

ASPPPRI has organized discussions and dialogs in Jakarta and other cities on proposing Soeharto to receive national hero status.

"Every one has agreed that Mr Harto deserves the honorary title of national hero. He has significantly contributed to making  Indonesia one of the `Asian tigers`," Jantje Worotitjan said.

He claimed that ASPPPRI had receives letters of support from Java, Sumatra, and Sulawesi as well as Papua to make Soeharto a national hero.

Former Nahdlatul Ulama (NU) Chief Hasyim Muzadi said former president Soeharto deserves to be given the national hero title by the state.

"Soeharto deserves to be awarded the national hero title," Hasyim, currently secretary general of the International Conference of Islamic Scholars (ICIS), said here Monday.
He made the statement to comment on the inclusion of Soeharto as one of 10 prominent figures proposed by the people to as national heroes.

"Soeharto deserves to be named a national hero although he was not free of mistakes. Every era has its outstanding figure, and every such figure was meritorious in a particular era," he said.

Soeharto`s services to the nation could not be judged based on the values or norms prevailing in Indonesia today, he said.

"Soeharto came to power in a revolutionary situation. Without Soeharto, Indonesia could have become a communist country, been deprived of its state ideology Pancasila, its 1945 Constitution and of religion," he stated.

At the time, Indonesian Communist Party (PKI) revolutionary councils had been set up everywhere, from Jakarta to rural areas, and they were poised to take over power as soon as their rebellion had succeeded, Hasyim said.

In the first 15 years of Soeharto`s administration, Indonesia was successful in developing its economy, but the second 15 year period, corruption was rampant in the country, he said.

"It was because there was hardly any control on the power of the military and the bureaucracy," he said.

He said Indonesia needed to conduct a drive for national reconciliation to free itself of a legacy of revenge-seeking tendencies.

Hutomo Mandala Putra (known as Tommy), the youngest son of Soeharto, said in Karanganyar, Central Java, recently that his family would not ask the government for the hero title for his father.

"The awarding of the national hero status to former president Soeharto is just a matter of time, given his extraordinary services to the nation. Every one knows that," Hutomo Mandala Putra said.(f001/A/HAJM/F001)

TEMPO Interaktif, Jakarta -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah angkat bicara mengenai 3 tahun Pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo di DKI Jakarta terhitung tahun 2007 hingga 2010. Sebagian dari mereka mengatakan Fauzi telah berhasil dalam perencanaan, namun saat eksekusi kebijakan Fauzi masih terlihat kendur.

“Terlalu banyak rencana dan program tapi saat implementasinya masih kurang,” kata Johnny Simanjuntak anggota komisi Kesejahteraan dari Fraksi PDIP, hari ini.

Johnny menambahkan, rakyat kecil tidak mengerti tentang perencanaan berbagai kebijakan tersebut. Rakyat, Johnny menambahkan, ingin merasakan kemudahan yang sesungguhnya dalam pembangunan yang terkait dengan kesejahteraan dan managemen lalu lintas.

“Rakyat selalu mengingat semboyan kampanye yang dielukan Fauzi yaitu serahkan pada ahlinya. Maka dari itu Gubernur harus memiliki keberanian untuk membuat trobosan selanjutnya. Selain itu hubungan dengan Pemerinta Pusat juga harus dipererat sehingga Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan dalam berbagai kebijakan Pemprov DKI,” tutur Johnny.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya beberapa program besar yang menjadi andalan Fauzi Bowo dalam mengatasi kemacetan dan banjir yang menjadi momok masalah penyelesaiannya masih terkendala oleh Pemerintah Pusat.
Electronic Road Pricing yaitu pembatasan mobil dengan sistem berbayar contohnya sebagai solusi atasi kemacetan, saat ini masih terkendala payung hukum dari Kemenkeu dan Kemenhub padahal telah mendapat dukungan dari Wakil Presiden Boediono. Dan program utama mengatasi banjir adalah pengerukkan 11 sungai, 3 waduk dan 1 kanal masih juga terkendala Peraturan Pemerintah Pusat.

“Solusi utama banjirnya itu pengerukkan sungai dengan Bank Dunia. Karena kalau dikeruk hanya sebagian-sebagian saja hasinlnya percuma. Pasti sedimennya akan terbawa dari hulu,” kata Fauzi Bowo.

Sementara itu Wakil DPRD dari fraksi PPP Lulung Lunggana mengatakan penataan dari program-program pembenahan masalah di DKI Jakarta belum tertata. Sehingga beberapa program yang sebenarnya paling dibutuhkan masyarakat seperti penambahan koridor TransJakarta masih terkendala proses tender bis.
“Dalam penanganan banjir, harusnya yang dilakukan Pemprov adalah bekerja sama dengan Pemda Bogor yang merupakan bagian hulu. Seperti dengan menyarankan warga Bogor membuat sumur resapan sehingga air yang turun ke Jakarta tidak terlalu banyak,” kata Lulung.

Sedangkan Anggota komisi Pembangunan dari fraksi Golkar Priya Ramdhani mengatakan tidak ada tindakan pembangunan signifikan yang dilakukan oleh Fauzi Bowo dalam 3 tahun ini.
Program yang dibanggakan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Tauchid Cakra terkait Kanal Banjir Timur dan Busway, menurut Priya, adalah warisan dari pemerintahan sebelumnya.

“Saat ini Pemprov tidak lagi bisa tawar menawar. Mereka harus mengejar program-program signifikan dalam tahun pemerintahan yang tersisa,” tutur Priya.


RENNY FITRIA SARI

Kedua usaha didenda Rp25 miliar & Rp20 miliar
JAKARTA: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan kelompok usaha Pfizer dan PT Dexa Medica melakukan pelanggaran UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terkait dengan perkara kartel obat antihipertensi.

Dalam putusan yang dibacakan majelis komisi Ahmad Ramadhan Siregar, Tadjuddin Noer Said, dan Erwin Syahrir, kemarin, PT Pfizer Indonesia, Pfizer Inc, Pfizer Overseas LLC, Pfizer Global Trading, dan Pfizer Corporation Panama, berturut-turut sebagai terlapor I, III, IV, V, dan VI, dinyatakan terbukti melanggar Pasal 5, 11, 16, dan 25 Ayat 1 Huruf a, sedangkan PT Dexa Medica (terlapor II) dinyatakan terbukti melanggar Pasal 5, 11, dan 16.

Pasal 5 mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan penetapan harga, Pasal 11 mengenai kartel, Pasal 16 mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang menimbulkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, serta Pasal 25 Ayat 1 mengenai penyalahgunaan posisi dominan.

Karena terbukti melakukan pelanggaran pasal-pasal tersebut, keenam terlapor dijatuhi hukuman denda, yakni PT Pfizer Indonesia, Pfizer Inc, Pfizer Overseas LLC, Pfizer Global Trading, dan Pfizer Corporation Panama, masing-masing dijatuhi denda Rp25 miliar, dan PT Dexa Medica sebesar Rp20 miliar.

Selain itu, majelis komisi dalam putusannya juga membatalkan beberapa pasal dalam Supply Agreement antara terlapor III dan II, satu pasal dalam Pfizer Distribution Agreement antara terlapor I dan PT Anugrah Argon Medika.

Majelis komisi, di bagian lainnya juga memerintahkan PT Pfizer Indonesia untuk menurunkan harga obat Norvask sebesar 65% dari HNA (harga neto apotik) hingga putusan berkekuatan hukum tetap, dan PT Dexa Medica untuk menurunkan harga obat Tensivask 60% dari HNA hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

Di samping itu, kedua perusahaan farmasi tersebut juga diperintahkan untuk tidak melibatkan dokter dalam program Health Care Compliance Program (HCCP), serta menurunkan biaya promosi hingga 60%.

Ganggu investasi

Public Affairs and Communication Director PT Pfizer Indonesia, Chrisma A. Albandjar, menyayangkan keputusan KPPU itu karena tidak memberikan kepastian hukum di Indonesia dan mengganggu iklim investasi.

"KPPU sama sekali tidak memperhatikan dan menimbang bahan-bahan yang sudah kami berikan dan pendapat saksi-saksi selama pemeriksaaan berlangsung yang semuanya membuktikan bahwa Pfizer Indonesia sama sekali tidak melanggar UU Persaingan Usaha," katanya.

PT Pfizer Indonesia, menurutnya, menolak putusan itu karena KPPU dinilai tidak mempertimbangkan data, dokumen, bukti dan pendapat saksi ahli yang disampaikan pihaknya pada saat proses pemeriksaan perkara.

KPPU, menurutnya, tidak mempertimbangkan bukti-bukti penting yang jelas menunjukkan bahwa PT Dexa Medica merupakan pesaing bagi PT Pfizer Indonesia dan kedua perusahaan tidak pernah membuat perjanjian baik lisan maupun tertulis untuk mengatur penetapan harga atau produksi.

Selain itu, lanjutnya, PT Pfizer Indonesia tidak pernah membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang melanggar peraturan dan perundangan di Indonesia termasuk menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

KPPU, menurutnya, salah menginterpretasi pasar bersangkutan dalam perkara ini dan tidak mengindahkan pendapat para saksi ahli dan lembaga ini berpendapat hanya ada satu pengobatan terapetik yang tersedia, padahal ada ratusan produk di pasar yang terbukti dapat mengobati kondisi medis yang sama.

"Kegagalan dalam menafsirkan regulasi maupun pasar yang bersangkutan menyebabkan KPPU pada kesimpulan yang salah terkait dengan dominasi pasar. PT Pfizer Indonesia tidak mempunyai posisi dominan di pasar obat antihipertensi," jelasnya.

Di lain pihak, kuasa hukum PT Dexa Medica, HMBC Rikrik Rizkiyana, merasa kecewa dengan putusan majelis komisi KPPU yang dinilai tidak mempertimbangkan data dan bukti yang disampaikan oleh pihaknya pada waktu pemeriksaan perkara.

"Putusannya zalim. Nampaknya dalam hal ini majelis komisi tidak bekerja dengan baik karena hasil analisisnya sama dengan pemeriksaan lanjutan. Ada yang tidak dijadikan konsideran oleh majelis komisi," ujar Rikrik, seusai sidang pembacaan putusan, kemarin.

Di bagian lain, Rikrik menyebutkan banyak perbandingan yang tidak apple to apple dalam pertimbangan putusan KPPU. Contohnya, menurutnya, tidak sama pergeseran harga Norvask dan Tensivask, serta perbandingan antara international pricing dengan harga yang ditetapkan perusahaan itu.

"Pasti kita akan mengajukan keberatan," katanya. (elvani@bisnis.co.id)

Oleh Elvani Harifaningsih
Bisnis Indonesia

Korea Securities klaim YED 5 masih punya kewajiban US$2,15 juta

JAKARTA: Korea Securities Finance Corporation melayangkan permohonan pailit terhadap PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk, yang merupakan penjamin dari YED 5, S.A.

Dalam permohonan pailit yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.67/ PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST, Korea Securities mengklaim YED 5-perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Panama-masih mempunyai kewajiban yang sudah jatuh tempo senilai US$2,15 juta.

Utang itu, menurut Korea Securities, tidak dipenuhi pembayarannya oleh YED 5, sehingga akhirnya ditagih kepada PT Arpeni yang merupakan penjamin YED 5 berdasarkan surat penjaminan (letter of guarantee) tertanggal 22 Mei 2007.

Berdasarkan surat penjaminan itu, termohon pailit ini disebut-sebut menyatakan sebagai pihak yang menjamin tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, pembayaran nilai pinjaman termasuk bunga dan biaya-biaya lain yang jatuh tempo oleh YED 5 sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Untuk terpenuhinya syarat permohonan kepailitan sesuai UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pemohon menyertakan kreditur lain dari termohon pailit, yakni Sekwang Shipbuilding Co Ltd.

Kewajiban senilai US$2,15 juta terhadap Sekwang disebut-sebut muncul karena PT Arpeni menandatangani jaminan pelaksana (performance guarantee) atas transaksi pembelian sebuah kapal antara Sekwang dan YED 5, S.A.

Hubungan hukum antara kedua pihak disebut-sebut berawal ketika YED 5, S.A. dan beberapa kreditur lainnya (senior lenders) dan Korea Securities (junior bond purchaser) menandatangani perjanjian fasilitas (facility agreement) pada 22 Mei 2007 dan menunjuk Woori Bank, Hongkong Branch, selaku agen dari kreditur.

Berdasarkan perjanjian, menurut pihak Korea Securities, YED 5 akan menerima pinjaman senilai US$19,9 juta dari para kreditur lainnya termasuk Korea Securities (pemohon pailit), guna membiayai pembelian satu tanker pengangkut minyak atau bahan kimia.

Pemohon disebut-sebut telah membeli obligasi (junior bond) tertanggal 30 Mei 2007 senilai US$4,7 juta yang diterbitkan dan dijual YED 5. Sementara PT Arpeni (termohon pailit) bertindak sebagai penjamin berdasarkan letter of guarantee tertanggal 22 Mei 2007.

Atas pinjaman itu, klaim pemohon, YED 5 telah mengembalikan utangnya pada para pemberi pinjaman senior, tetapi perusahaan asal Republik Panama tersebut masih mempunyai sisa kewajiban senilai US$2,15 juta kepada pemohon.

Surat peringatan

Pemohon mengaku telah mengirimkan surat peringatan kepada YED 5 yang intinya meminta perusahaan itu untuk menyelesaikan kewajibannya. Akan tetapi, surat peringatan tersebut tidak direspons oleh YED 5.

Lantas, Korea Securities menagih utang tersebut kepada PT Arpeni, baik melalui sambungan telepon maupun surat peringatan. "Termohon mempunyai utang yang sudah jatuh tempo. Dari korespondensi selama ini, mereka mengakui adanya utang dan berniat untuk restrukturisasi," kata Yusfa Perdana, kuasa hukum Korea Securities, seusai sidang, Kamis, pekan lalu.

Akan tetapi, sambung Yusfa, hingga diajukannya permohonan pailit melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, perusahaan itu belum menyelesaikan kewajiban maupun mengajukan proposal restrukturisasi tersebut.

Akan tetapi, dalam sidang perdana itu PT Arpeni selaku termohon pailit maupun kuasa hukumnya tidak menghadiri jalannya sidang, sehingga akhirnya persidangan ditunda hingga 27 September 2010.

Direktur Keuangan PT Arpeni, Ateng Suhendra, menyebutkan dirinya tidak bisa memberikan komentar atas permohonan pailit tersebut. Dia menyebutkan bahwa yang berkompeten memberikan komentar adalah Corporate Secretary PT Arpeni.

Namun, hingga berita ini diturunkan, Bisnis tidak berhasil menghubungi pihak PT Arpeni untuk dimintai komentarnya. Bisnis sudah menghubungi Direktur Utama Oentoro Surya dan Corporate Secretary Ronald Nangoi, tetapi sambungan telepon ke ponsel mereka tidak diangkat dan pesan singkat yang Bisnis kirimkan belum dijawab. (08) (elvani.harifaningsih@ bisnis.co.id)

Oleh Elvani Harifaningsih
Bisnis Indonesia

Penurunan Permukaan Tanah


http://megapolitan.kompas.com/read/2010/09/27.....

Stasiun diharapkan jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru

JAKARTA: Proyek mass rapid transit (MRT) jalur Balaraja-Cikarang sepanjang 87,3 km diperkirakan menelan investasi US$3,54 miliar atau sekitar Rp33 triliun.

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan mengungkapkan nilai investasi itu mengacu pada perkiraan biaya pembangunan MRT tahap ketiga yang rata-rata mencapai US$40,6 juta per km setara Rp381 miliar.

"Berdasarkan rekomendasi Japan International Cooperation Agency (JICA), salah satu alternatif jalur MRT tahap ketiga yang dinilai terbaik memiliki panjang 87,3 km dengan biaya rata-rata US$40,6 juta per km," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Tundjung menjelaskan alternatif jalur MRT yang membentang dari barat ke arah timur Jakarta tersebut melalui rute Balaraja-Tangerang-Duri-Grogol-antara Mangga Besar dan Sawah Besar-Kemayoran-Kelapa Gading-Cikarang.

Rute MRT itu terdiri atas lintasan jalur di atas permukaan tanah (elevated) sepanjang 58,2 km, jalur di bawah tanah (underground) 12,6 km, serta jalur existing atau at grade sepanjang 16,5 km dengan jumlah stasiun sebanyak 46 unit.

Jalur elevated sendiri meliputi Balaraja-Tangerang (17,6 km) dan Kelapa Gading-Cikarang (40,6 km), jalur bawah tanah Grogol-Kelapa Gading (12,6 km), dan jalur at grade Tangerang-Duri sepanjang 16,5 km.

Tundjung menilai rute tersebut merupakan yang terbaik dari empat rute alternatif lain yang juga dikaji JICA. Keempat rute alternatif itu yakni Balaraja-Cileduk-Blok M-Cawang-Setu; Balaraja-Tangerang-Grogol-Dukuh Atas-Cikarang; Balaraja-Kemanggisan-Dukuh Atas-Cikarang; dan Grogol-Senayan-Mampang-Pondok Kopi. (lihat infografis)

Menurut dia, Pemerintah Jepang kemungkinan besar akan mendanai proyek MRT tahap ketiga rute Balaraja-Cikarang, tentunya setelah proses studi kelayakan yang dilakukan JICA selesai pada akhir tahun ini.

"Biasanya seperti itu. Kalau JICA yang melakukan studi, Pemerintah Jepang yang kemudian mendanai proyek bersangkutan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Tundjung juga mengungkapkan JICA telah menyelesaikan studi kelayakan proyek MRT tahap kedua rute Dukuh Atas-Stasiun Kota sepanjang 7,4 km dengan lintasan di bawah tanah.

Menurut rencana, pada jalur MRT tahap kedua itu akan dibangun sembilan unit stasiun di bawah tanah. Biaya pembangunannya sendiri ditaksir US$81,6 juta hingga US$131,9 juta per km, setara Rp767 miliar-Rp1,24 triliun.

Kementerian Perhubungan, lanjutnya, akan memprioritaskan program pembangunan MRT jalur Dukuh Atas-Kota. MRT tahap kedua itu merupakan kelanjutan MRT tahap pertama jalur Lebak Bulus-Dukuh Atas sepanjang 14,5 km senilai Rp10,26 triliun.

Biaya proyek MRT tahap pertama sendiri bersumber dari JICA Rp8,36 triliun, pemerintah pusat Rp1,25 triliun, dan APBD DKI Rp0,65 triliun. Pinjaman JICA yang bertenor 30 tahun dengan masa tenggang 10 tahun akan ditanggung DKI Rp4,8 triliun dan sisanya oleh pusat.

Setelah masa tenggang, di luar kewajiban menutup pembiayaan proyek Rp651 miliar, APBD DKI akan tergerus Rp184 miliar setiap tahun. Dari plafon pinjaman tersebut, pencairannya baru mencapai Rp5,5 triliun yang terbagi atas dua tahap.

Saat ini, sudah terdapat tiga kontraktor Jepang yang mengincar proyek tersebut, yaitu Sumitomo Corp, Marubeni Corp, dan Itochu Corp. Tender konstruksinya baru akan digelar tahun depan.

Sistem tiket

Di tempat terpisah, Gubernur DKI Fauzi Bowo mengatakan Pemprov DKI berencana menjadikan stasiun-stasiun di jalur MRT rute Balaraja-Cikarang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, selain fungsi utamanya sebagai prasarana transportasi kota.

Guna mendukung rencana itu, Pemprov DKI akan mengintegrasikan stasiun MRT dengan stasiun transportasi massal lain seperti busway dan kereta api dalam kota. "Ini juga berkaitan dengan rencana menyinergikan sistem tiket transportasi massal di Ibu Kota."

Direktur Utama PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo menambahkan salah satu stasiun yang diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru itu adalah stasiun perlintasan yang menghubungkan tiga rute MRT.

"Tapi sampai saat ini, perlintasan yang menghubungkan antara rute MRT tahap ketiga dengan rute MRT tahap pertama dan kedua itu belum ditentukan. Yang pasti, titik pertemuan itu akan berada di antara stasiun Harmoni sampai stasiun Glodok," katanya.

Mengomentari rencana ini, Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menyatakan rencana menjadikan stasiun MRT sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru itu harus dipersiapkan secara matang.

Untuk itu, dia berpendapat, pemerintah harus mengedepankan prinsip pengembangan kawasan transit atau transit oriented development (TOD), yakni dengan memadukan pengembangan kawasan transit dan properti atau perniagaan.

"Meski dalam dokumen rencana tata ruang dan wilayah DKI sendiri konsep itu sudah dikenal, sampai sekarang belum ada kejelasan bagaimana prinsip TOD itu akan diterapkan. Artinya, belum ada kejelasan pengembangan properti di sekitar stasiun MRT."

Danang menilai proyek MRT tahap ketiga dengan membuat jalur angkutan massal cepat dari barat ke timur lebih didasarkan kepentingan mengurangi kemacetan jalan di Ibu Kota, bukan sebagai proyek pengembangan kota secara berkelanjutan.

Karena itu, sambungnya, pemerintah pusat dan Pemprov DKI perlu segera duduk satu meja guna membahas proyek MRT tahap ketiga itu secara terbuka dengan melibatkan warga. "Sebagai sebuah proyek pasti harus disosialisasikan secara terbuka," ujarnya.

Proyek MRT sendiri merupakan program prioritas nasional yang masuk ke dalam salah satu rencana pembangunan jangka menengah nasional. Pelaksanaan proyek ini diserahkan kepada Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI.

Kepastian pembangunan MRT yang membentang dari barat ke timur wilayah Jakarta itu sendiri dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2010-2030 yang akan disahkan pada tahun ini.

Bersaman dengan itu, Pemprov DKI juga menyiapkan peraturan daerah tentang pemanfaatan ruang bawah tanah. Perda yang ditargetkan terbit semester I/2010 itu akan mengatur sekaligus melindungi aset pemerintah maupun swasta yang berada di bawah tanah. (Hery Lazuardi/Bastanul Siregar) (hendra.wibawa@bisnis.co. id/mia.chitra@ bisnis.co.id)

Oleh Hendra Wibawa & Mia Chitra Dinisari
Bisnis Indonesia

Sumber:Bisnis Indonesia, 22 Juni 2010