TEMPO Interaktif, Jakarta -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah angkat bicara mengenai 3 tahun Pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo di DKI Jakarta terhitung tahun 2007 hingga 2010. Sebagian dari mereka mengatakan Fauzi telah berhasil dalam perencanaan, namun saat eksekusi kebijakan Fauzi masih terlihat kendur.

“Terlalu banyak rencana dan program tapi saat implementasinya masih kurang,” kata Johnny Simanjuntak anggota komisi Kesejahteraan dari Fraksi PDIP, hari ini.

Johnny menambahkan, rakyat kecil tidak mengerti tentang perencanaan berbagai kebijakan tersebut. Rakyat, Johnny menambahkan, ingin merasakan kemudahan yang sesungguhnya dalam pembangunan yang terkait dengan kesejahteraan dan managemen lalu lintas.

“Rakyat selalu mengingat semboyan kampanye yang dielukan Fauzi yaitu serahkan pada ahlinya. Maka dari itu Gubernur harus memiliki keberanian untuk membuat trobosan selanjutnya. Selain itu hubungan dengan Pemerinta Pusat juga harus dipererat sehingga Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan dalam berbagai kebijakan Pemprov DKI,” tutur Johnny.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya beberapa program besar yang menjadi andalan Fauzi Bowo dalam mengatasi kemacetan dan banjir yang menjadi momok masalah penyelesaiannya masih terkendala oleh Pemerintah Pusat.
Electronic Road Pricing yaitu pembatasan mobil dengan sistem berbayar contohnya sebagai solusi atasi kemacetan, saat ini masih terkendala payung hukum dari Kemenkeu dan Kemenhub padahal telah mendapat dukungan dari Wakil Presiden Boediono. Dan program utama mengatasi banjir adalah pengerukkan 11 sungai, 3 waduk dan 1 kanal masih juga terkendala Peraturan Pemerintah Pusat.

“Solusi utama banjirnya itu pengerukkan sungai dengan Bank Dunia. Karena kalau dikeruk hanya sebagian-sebagian saja hasinlnya percuma. Pasti sedimennya akan terbawa dari hulu,” kata Fauzi Bowo.

Sementara itu Wakil DPRD dari fraksi PPP Lulung Lunggana mengatakan penataan dari program-program pembenahan masalah di DKI Jakarta belum tertata. Sehingga beberapa program yang sebenarnya paling dibutuhkan masyarakat seperti penambahan koridor TransJakarta masih terkendala proses tender bis.
“Dalam penanganan banjir, harusnya yang dilakukan Pemprov adalah bekerja sama dengan Pemda Bogor yang merupakan bagian hulu. Seperti dengan menyarankan warga Bogor membuat sumur resapan sehingga air yang turun ke Jakarta tidak terlalu banyak,” kata Lulung.

Sedangkan Anggota komisi Pembangunan dari fraksi Golkar Priya Ramdhani mengatakan tidak ada tindakan pembangunan signifikan yang dilakukan oleh Fauzi Bowo dalam 3 tahun ini.
Program yang dibanggakan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Tauchid Cakra terkait Kanal Banjir Timur dan Busway, menurut Priya, adalah warisan dari pemerintahan sebelumnya.

“Saat ini Pemprov tidak lagi bisa tawar menawar. Mereka harus mengejar program-program signifikan dalam tahun pemerintahan yang tersisa,” tutur Priya.


RENNY FITRIA SARI