Kedua usaha didenda Rp25 miliar & Rp20 miliar
JAKARTA: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan kelompok usaha Pfizer dan PT Dexa Medica melakukan pelanggaran UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terkait dengan perkara kartel obat antihipertensi.

Dalam putusan yang dibacakan majelis komisi Ahmad Ramadhan Siregar, Tadjuddin Noer Said, dan Erwin Syahrir, kemarin, PT Pfizer Indonesia, Pfizer Inc, Pfizer Overseas LLC, Pfizer Global Trading, dan Pfizer Corporation Panama, berturut-turut sebagai terlapor I, III, IV, V, dan VI, dinyatakan terbukti melanggar Pasal 5, 11, 16, dan 25 Ayat 1 Huruf a, sedangkan PT Dexa Medica (terlapor II) dinyatakan terbukti melanggar Pasal 5, 11, dan 16.

Pasal 5 mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan penetapan harga, Pasal 11 mengenai kartel, Pasal 16 mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang menimbulkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, serta Pasal 25 Ayat 1 mengenai penyalahgunaan posisi dominan.

Karena terbukti melakukan pelanggaran pasal-pasal tersebut, keenam terlapor dijatuhi hukuman denda, yakni PT Pfizer Indonesia, Pfizer Inc, Pfizer Overseas LLC, Pfizer Global Trading, dan Pfizer Corporation Panama, masing-masing dijatuhi denda Rp25 miliar, dan PT Dexa Medica sebesar Rp20 miliar.

Selain itu, majelis komisi dalam putusannya juga membatalkan beberapa pasal dalam Supply Agreement antara terlapor III dan II, satu pasal dalam Pfizer Distribution Agreement antara terlapor I dan PT Anugrah Argon Medika.

Majelis komisi, di bagian lainnya juga memerintahkan PT Pfizer Indonesia untuk menurunkan harga obat Norvask sebesar 65% dari HNA (harga neto apotik) hingga putusan berkekuatan hukum tetap, dan PT Dexa Medica untuk menurunkan harga obat Tensivask 60% dari HNA hingga putusan berkekuatan hukum tetap.

Di samping itu, kedua perusahaan farmasi tersebut juga diperintahkan untuk tidak melibatkan dokter dalam program Health Care Compliance Program (HCCP), serta menurunkan biaya promosi hingga 60%.

Ganggu investasi

Public Affairs and Communication Director PT Pfizer Indonesia, Chrisma A. Albandjar, menyayangkan keputusan KPPU itu karena tidak memberikan kepastian hukum di Indonesia dan mengganggu iklim investasi.

"KPPU sama sekali tidak memperhatikan dan menimbang bahan-bahan yang sudah kami berikan dan pendapat saksi-saksi selama pemeriksaaan berlangsung yang semuanya membuktikan bahwa Pfizer Indonesia sama sekali tidak melanggar UU Persaingan Usaha," katanya.

PT Pfizer Indonesia, menurutnya, menolak putusan itu karena KPPU dinilai tidak mempertimbangkan data, dokumen, bukti dan pendapat saksi ahli yang disampaikan pihaknya pada saat proses pemeriksaan perkara.

KPPU, menurutnya, tidak mempertimbangkan bukti-bukti penting yang jelas menunjukkan bahwa PT Dexa Medica merupakan pesaing bagi PT Pfizer Indonesia dan kedua perusahaan tidak pernah membuat perjanjian baik lisan maupun tertulis untuk mengatur penetapan harga atau produksi.

Selain itu, lanjutnya, PT Pfizer Indonesia tidak pernah membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang melanggar peraturan dan perundangan di Indonesia termasuk menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

KPPU, menurutnya, salah menginterpretasi pasar bersangkutan dalam perkara ini dan tidak mengindahkan pendapat para saksi ahli dan lembaga ini berpendapat hanya ada satu pengobatan terapetik yang tersedia, padahal ada ratusan produk di pasar yang terbukti dapat mengobati kondisi medis yang sama.

"Kegagalan dalam menafsirkan regulasi maupun pasar yang bersangkutan menyebabkan KPPU pada kesimpulan yang salah terkait dengan dominasi pasar. PT Pfizer Indonesia tidak mempunyai posisi dominan di pasar obat antihipertensi," jelasnya.

Di lain pihak, kuasa hukum PT Dexa Medica, HMBC Rikrik Rizkiyana, merasa kecewa dengan putusan majelis komisi KPPU yang dinilai tidak mempertimbangkan data dan bukti yang disampaikan oleh pihaknya pada waktu pemeriksaan perkara.

"Putusannya zalim. Nampaknya dalam hal ini majelis komisi tidak bekerja dengan baik karena hasil analisisnya sama dengan pemeriksaan lanjutan. Ada yang tidak dijadikan konsideran oleh majelis komisi," ujar Rikrik, seusai sidang pembacaan putusan, kemarin.

Di bagian lain, Rikrik menyebutkan banyak perbandingan yang tidak apple to apple dalam pertimbangan putusan KPPU. Contohnya, menurutnya, tidak sama pergeseran harga Norvask dan Tensivask, serta perbandingan antara international pricing dengan harga yang ditetapkan perusahaan itu.

"Pasti kita akan mengajukan keberatan," katanya. (elvani@bisnis.co.id)

Oleh Elvani Harifaningsih
Bisnis Indonesia

Korea Securities klaim YED 5 masih punya kewajiban US$2,15 juta

JAKARTA: Korea Securities Finance Corporation melayangkan permohonan pailit terhadap PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk, yang merupakan penjamin dari YED 5, S.A.

Dalam permohonan pailit yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.67/ PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST, Korea Securities mengklaim YED 5-perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Panama-masih mempunyai kewajiban yang sudah jatuh tempo senilai US$2,15 juta.

Utang itu, menurut Korea Securities, tidak dipenuhi pembayarannya oleh YED 5, sehingga akhirnya ditagih kepada PT Arpeni yang merupakan penjamin YED 5 berdasarkan surat penjaminan (letter of guarantee) tertanggal 22 Mei 2007.

Berdasarkan surat penjaminan itu, termohon pailit ini disebut-sebut menyatakan sebagai pihak yang menjamin tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, pembayaran nilai pinjaman termasuk bunga dan biaya-biaya lain yang jatuh tempo oleh YED 5 sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Untuk terpenuhinya syarat permohonan kepailitan sesuai UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pemohon menyertakan kreditur lain dari termohon pailit, yakni Sekwang Shipbuilding Co Ltd.

Kewajiban senilai US$2,15 juta terhadap Sekwang disebut-sebut muncul karena PT Arpeni menandatangani jaminan pelaksana (performance guarantee) atas transaksi pembelian sebuah kapal antara Sekwang dan YED 5, S.A.

Hubungan hukum antara kedua pihak disebut-sebut berawal ketika YED 5, S.A. dan beberapa kreditur lainnya (senior lenders) dan Korea Securities (junior bond purchaser) menandatangani perjanjian fasilitas (facility agreement) pada 22 Mei 2007 dan menunjuk Woori Bank, Hongkong Branch, selaku agen dari kreditur.

Berdasarkan perjanjian, menurut pihak Korea Securities, YED 5 akan menerima pinjaman senilai US$19,9 juta dari para kreditur lainnya termasuk Korea Securities (pemohon pailit), guna membiayai pembelian satu tanker pengangkut minyak atau bahan kimia.

Pemohon disebut-sebut telah membeli obligasi (junior bond) tertanggal 30 Mei 2007 senilai US$4,7 juta yang diterbitkan dan dijual YED 5. Sementara PT Arpeni (termohon pailit) bertindak sebagai penjamin berdasarkan letter of guarantee tertanggal 22 Mei 2007.

Atas pinjaman itu, klaim pemohon, YED 5 telah mengembalikan utangnya pada para pemberi pinjaman senior, tetapi perusahaan asal Republik Panama tersebut masih mempunyai sisa kewajiban senilai US$2,15 juta kepada pemohon.

Surat peringatan

Pemohon mengaku telah mengirimkan surat peringatan kepada YED 5 yang intinya meminta perusahaan itu untuk menyelesaikan kewajibannya. Akan tetapi, surat peringatan tersebut tidak direspons oleh YED 5.

Lantas, Korea Securities menagih utang tersebut kepada PT Arpeni, baik melalui sambungan telepon maupun surat peringatan. "Termohon mempunyai utang yang sudah jatuh tempo. Dari korespondensi selama ini, mereka mengakui adanya utang dan berniat untuk restrukturisasi," kata Yusfa Perdana, kuasa hukum Korea Securities, seusai sidang, Kamis, pekan lalu.

Akan tetapi, sambung Yusfa, hingga diajukannya permohonan pailit melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, perusahaan itu belum menyelesaikan kewajiban maupun mengajukan proposal restrukturisasi tersebut.

Akan tetapi, dalam sidang perdana itu PT Arpeni selaku termohon pailit maupun kuasa hukumnya tidak menghadiri jalannya sidang, sehingga akhirnya persidangan ditunda hingga 27 September 2010.

Direktur Keuangan PT Arpeni, Ateng Suhendra, menyebutkan dirinya tidak bisa memberikan komentar atas permohonan pailit tersebut. Dia menyebutkan bahwa yang berkompeten memberikan komentar adalah Corporate Secretary PT Arpeni.

Namun, hingga berita ini diturunkan, Bisnis tidak berhasil menghubungi pihak PT Arpeni untuk dimintai komentarnya. Bisnis sudah menghubungi Direktur Utama Oentoro Surya dan Corporate Secretary Ronald Nangoi, tetapi sambungan telepon ke ponsel mereka tidak diangkat dan pesan singkat yang Bisnis kirimkan belum dijawab. (08) (elvani.harifaningsih@ bisnis.co.id)

Oleh Elvani Harifaningsih
Bisnis Indonesia

Penurunan Permukaan Tanah


http://megapolitan.kompas.com/read/2010/09/27.....

Stasiun diharapkan jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru

JAKARTA: Proyek mass rapid transit (MRT) jalur Balaraja-Cikarang sepanjang 87,3 km diperkirakan menelan investasi US$3,54 miliar atau sekitar Rp33 triliun.

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan mengungkapkan nilai investasi itu mengacu pada perkiraan biaya pembangunan MRT tahap ketiga yang rata-rata mencapai US$40,6 juta per km setara Rp381 miliar.

"Berdasarkan rekomendasi Japan International Cooperation Agency (JICA), salah satu alternatif jalur MRT tahap ketiga yang dinilai terbaik memiliki panjang 87,3 km dengan biaya rata-rata US$40,6 juta per km," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Tundjung menjelaskan alternatif jalur MRT yang membentang dari barat ke arah timur Jakarta tersebut melalui rute Balaraja-Tangerang-Duri-Grogol-antara Mangga Besar dan Sawah Besar-Kemayoran-Kelapa Gading-Cikarang.

Rute MRT itu terdiri atas lintasan jalur di atas permukaan tanah (elevated) sepanjang 58,2 km, jalur di bawah tanah (underground) 12,6 km, serta jalur existing atau at grade sepanjang 16,5 km dengan jumlah stasiun sebanyak 46 unit.

Jalur elevated sendiri meliputi Balaraja-Tangerang (17,6 km) dan Kelapa Gading-Cikarang (40,6 km), jalur bawah tanah Grogol-Kelapa Gading (12,6 km), dan jalur at grade Tangerang-Duri sepanjang 16,5 km.

Tundjung menilai rute tersebut merupakan yang terbaik dari empat rute alternatif lain yang juga dikaji JICA. Keempat rute alternatif itu yakni Balaraja-Cileduk-Blok M-Cawang-Setu; Balaraja-Tangerang-Grogol-Dukuh Atas-Cikarang; Balaraja-Kemanggisan-Dukuh Atas-Cikarang; dan Grogol-Senayan-Mampang-Pondok Kopi. (lihat infografis)

Menurut dia, Pemerintah Jepang kemungkinan besar akan mendanai proyek MRT tahap ketiga rute Balaraja-Cikarang, tentunya setelah proses studi kelayakan yang dilakukan JICA selesai pada akhir tahun ini.

"Biasanya seperti itu. Kalau JICA yang melakukan studi, Pemerintah Jepang yang kemudian mendanai proyek bersangkutan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Tundjung juga mengungkapkan JICA telah menyelesaikan studi kelayakan proyek MRT tahap kedua rute Dukuh Atas-Stasiun Kota sepanjang 7,4 km dengan lintasan di bawah tanah.

Menurut rencana, pada jalur MRT tahap kedua itu akan dibangun sembilan unit stasiun di bawah tanah. Biaya pembangunannya sendiri ditaksir US$81,6 juta hingga US$131,9 juta per km, setara Rp767 miliar-Rp1,24 triliun.

Kementerian Perhubungan, lanjutnya, akan memprioritaskan program pembangunan MRT jalur Dukuh Atas-Kota. MRT tahap kedua itu merupakan kelanjutan MRT tahap pertama jalur Lebak Bulus-Dukuh Atas sepanjang 14,5 km senilai Rp10,26 triliun.

Biaya proyek MRT tahap pertama sendiri bersumber dari JICA Rp8,36 triliun, pemerintah pusat Rp1,25 triliun, dan APBD DKI Rp0,65 triliun. Pinjaman JICA yang bertenor 30 tahun dengan masa tenggang 10 tahun akan ditanggung DKI Rp4,8 triliun dan sisanya oleh pusat.

Setelah masa tenggang, di luar kewajiban menutup pembiayaan proyek Rp651 miliar, APBD DKI akan tergerus Rp184 miliar setiap tahun. Dari plafon pinjaman tersebut, pencairannya baru mencapai Rp5,5 triliun yang terbagi atas dua tahap.

Saat ini, sudah terdapat tiga kontraktor Jepang yang mengincar proyek tersebut, yaitu Sumitomo Corp, Marubeni Corp, dan Itochu Corp. Tender konstruksinya baru akan digelar tahun depan.

Sistem tiket

Di tempat terpisah, Gubernur DKI Fauzi Bowo mengatakan Pemprov DKI berencana menjadikan stasiun-stasiun di jalur MRT rute Balaraja-Cikarang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, selain fungsi utamanya sebagai prasarana transportasi kota.

Guna mendukung rencana itu, Pemprov DKI akan mengintegrasikan stasiun MRT dengan stasiun transportasi massal lain seperti busway dan kereta api dalam kota. "Ini juga berkaitan dengan rencana menyinergikan sistem tiket transportasi massal di Ibu Kota."

Direktur Utama PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo menambahkan salah satu stasiun yang diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru itu adalah stasiun perlintasan yang menghubungkan tiga rute MRT.

"Tapi sampai saat ini, perlintasan yang menghubungkan antara rute MRT tahap ketiga dengan rute MRT tahap pertama dan kedua itu belum ditentukan. Yang pasti, titik pertemuan itu akan berada di antara stasiun Harmoni sampai stasiun Glodok," katanya.

Mengomentari rencana ini, Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menyatakan rencana menjadikan stasiun MRT sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru itu harus dipersiapkan secara matang.

Untuk itu, dia berpendapat, pemerintah harus mengedepankan prinsip pengembangan kawasan transit atau transit oriented development (TOD), yakni dengan memadukan pengembangan kawasan transit dan properti atau perniagaan.

"Meski dalam dokumen rencana tata ruang dan wilayah DKI sendiri konsep itu sudah dikenal, sampai sekarang belum ada kejelasan bagaimana prinsip TOD itu akan diterapkan. Artinya, belum ada kejelasan pengembangan properti di sekitar stasiun MRT."

Danang menilai proyek MRT tahap ketiga dengan membuat jalur angkutan massal cepat dari barat ke timur lebih didasarkan kepentingan mengurangi kemacetan jalan di Ibu Kota, bukan sebagai proyek pengembangan kota secara berkelanjutan.

Karena itu, sambungnya, pemerintah pusat dan Pemprov DKI perlu segera duduk satu meja guna membahas proyek MRT tahap ketiga itu secara terbuka dengan melibatkan warga. "Sebagai sebuah proyek pasti harus disosialisasikan secara terbuka," ujarnya.

Proyek MRT sendiri merupakan program prioritas nasional yang masuk ke dalam salah satu rencana pembangunan jangka menengah nasional. Pelaksanaan proyek ini diserahkan kepada Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI.

Kepastian pembangunan MRT yang membentang dari barat ke timur wilayah Jakarta itu sendiri dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2010-2030 yang akan disahkan pada tahun ini.

Bersaman dengan itu, Pemprov DKI juga menyiapkan peraturan daerah tentang pemanfaatan ruang bawah tanah. Perda yang ditargetkan terbit semester I/2010 itu akan mengatur sekaligus melindungi aset pemerintah maupun swasta yang berada di bawah tanah. (Hery Lazuardi/Bastanul Siregar) (hendra.wibawa@bisnis.co. id/mia.chitra@ bisnis.co.id)

Oleh Hendra Wibawa & Mia Chitra Dinisari
Bisnis Indonesia

Sumber:Bisnis Indonesia, 22 Juni 2010